Ditjen Hortikultura Kunjungi Petani Lombok

KANDANGAN, JK – Melonjaknya harga jual lombok besar membuat Kementerian Pertanian Pusat Jakarta melalui Ditjen Sayuran dan Hortikultura turun ke lapangan memantau perkembangan harga di tingkat petani. Dan Kabupaten HSS adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang mendapat kunjungan.
Tim Ditjen Hortikultura Jakarta, diwakili oleh Kasubid Hortikultura DR Ani Handayani dan Kasi Pengembangan Usaha Yogawati. Sedangkan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel diwakili oleh Kabid Hortikultura Yuliana Adriana dan Kasi Rochmiyati.
Setiba di Kabupaten HSS, tim diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS H Ruhaimi Alman berserta para Kabid dan Kasi. Setelah berdiskusi dan mendengarkan informasi terkait hortikultura dan pengolahan hasil tanaman hortikultura. Tim akhirnya melakukan kunjungan ke petani.
Bertempat di Balai Desa Telaga Langsat Kecamatan Telaga Langsat, Tim dari Jakarta disambut hangat oleh Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Telaga Langsat Bambang Kukilo bersama Gapoktan Fuspa dan para kelompok tani di desa tersebut.
Dihadapan para petani, DR Ani Handayani mengatakan salah satu alasannya ke Kabupaten HSS adalah karena melambungnya harga jual lombok atau cabe.
“Gara-gara melonjaknya harga cabe, DPR RI sempat meminta keterangan saya,” sebutnya.
Tak hanya itu, ia perlu mengetahui harga jual lombok di tingkat petani. Jangan sampai harga lombok di pasaran mahal, tetapi harga beli ke petani lombok malah murah. Artinya yang untung bukan petani, tapi para tengkulak saja.
Harga lombok mahal karena mekanisme hukum pasar. Lantaran permintaan meningkat sementara suplai tetap.
Selain melakukan Tanya jawab. DR Ani juga menyampaikan informasi mengenai bakal terbitnya UU Hortikultura. RUU ini sudah final dibahas pada tingkat legislatif. Setelah ini akan diserahkan ke presiden untuk ditandatangani. Kemungkinan sekitar Bulan Agustus sudah diterbitkan.
Latar belakang UU tersebut, karena UU Nomor 12 Tahun 1992 dianggap cocok lagi. Nantinya UU Hortikultura akan semakin berpihak kepada petani, lalu ada kepastian terkait kepemilikan lahan. “Berpihak kepada petani sehingga diharapkan petani dapat lebih sejahtera,” Demikian DR Ani, yang juga salah satu tim perumus dari UU Hortikultura tersebut.
Kepada petani, DR Ani juga mengharapkan meningkatkan pengetahuannya. Dari hal terkecil seperti mencatat aktivitas selama kegiatan budidaya tanaman. Seperti kapan mulai tanam, berapa takaran pemberian pupuk dan pestisida. Muara dari kegiatan tersebut adalah untuk menghasilkan produk berkualitas. (*/jk)

Tekan Kematian Ibu

KANDANGAN, JK - Upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) baru lahir, pemerintah menempuh cara baru. Untuk setiap rumah ibu hamil ditempeli stiker Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Hal itu pula yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baru-baru ini.
Menurut Plt Kepala Bidang Kesehatan Keluarga M Adib MKes menjelaskan, program itu sudah berjalan sejak tahun 2008 lalu hingga tahun 2010 ini, yang dilakukan oleh Dikes dibantu kader posyandu yang tersebar di setiap Desa dan Kelurahan.
Ia mengatakan program ini merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh Diskes dibantu kelurah, PKK, tokoh masyarakat dan kader posyandu di wilayah kerjanya.
Kata dia, setiap desa dan kelurahan penting membuat data dan notifikasi itu sehingga setiap yang hamil dapat terpantau. Sehingga jika terjadi sesuatu, dapat segera diambil langkah darurat.
Selain itu, penyebab langsung yang berperan paling besar dalam kematian ibu melahirkan akibat pendarahan, eklamsi, infeksi, partus lama, dan abortus. Sedangkan untuk kematian bayi baru lahir, penyebab utamanya adalah asfiksia, berat badan yang rendah, tetanus neonatorum, masalah pemberian makanan, gangguan hematologik, infeksi dan sumber lain.
Sedangkan untuk kasus meninggal tahun 2008 sebanyak 12 orang, tahun 2009 sebanyak 6 orang meninggal dan tahun 2010 sebanyak 6 arang meninggal. Terkait dengan itu, ia berharap kerjasama yang baik memberikan sosialisasi ke RT dan anggota PKK dalam optimalisasi kegiatan posayandu yang mencegah kematian ibu hamil dan bayi. Salah satunya pencegahan komplikasi terhadap ibu hamil.
Dengan kegiatan tersebut semua desa yang ditunjuk diharapkan, semua ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan termasuk golongan darah. Semua bumil juga harus mempunyai perencanaan persalinan tenaga kesehatan, dan semua bumil mempunyai perencanaan penggunaan kontrasepsi setelah persalinan.
Semoga dengan pendekatan tersebut bisa dioptimalkan dengan memperdayakan perempuan, keluarga dan masyarakat, demi meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehahilan dan persalinan. Dengan begitu mereka bisa membuat perencanaan persalinan yang aman yang disepakati oleh suami, ibu hamil dan bidan. (*/jk)

Balita Sehat di Lombakan

 KANDANGAN, JK - Suasana Aula Panti Asuhan, belum lama tadi, tampak riuh oleh gelak tawa dan tangisan balita. Puluhan balita tersebut para peserta lomba balita sehat indonesia tahun 2010 yang merupakan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Peserta yang berlomba berusia antara 1 bulan hingga 5 tahun.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Moch Adib MKes, mengatakan lomba balita sehat ini terdiri dari dua kelompok yaitu usia 6 – 24 bulan dan 2 tahun hingga 5 tahun. Yang sebelum diadakan lomba di tingkat kecamata ini telah diadakan seleksi untuk mengikuti tingkat Kabupaten.
Selanjutnya dari masing masing kelompok akan dinilai untuk mendapatkan juara I sampai III. Untuk juara I dari masing masing kelompok akan menjadi wakil Kabupaten mengikuti lomba ditingkat Propinsi Kalimantan Selatan Kalsel,” ujarnya.
Kriteria penilaian yang digunakan antara lain dari organisasi profesi yang meliputi kesehatan badan, gigi, asupan gizi, perkembangan psikologis. Serta dari PKK dan Bagian Perempuan yang memberikan penilaian akan pola asuh orang tua.
Dalam psikologi anak diberi beberapa penilaian seperti pengenalan warna, menyusun balok, mengucap kata-kata sederhana, membuat garis lurus. Sedangkan dalam pola asuh, orang tua diberikan pertanyaan tentang pengasuhan anak keseharian, ketepatan waktu imunisasi.
Adib berharap, dengan diadakannnya kegiatan ini akan dapat memacu para orang tua balita di kabupaten HSS agar menjadi balita yang cerdas, sehat jasmani rohani sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Selain itu juga supaya balita wakil dari HSS dapat menjadi juara di tingkat propinsi nanti,” terangnya. (*/jk)

Dewan Tak Disiplin

KANDANGAN, JK - Setiap kali melaksanakan rapat paripurna anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), selalu tidak tepat waktu, waktu yang sudah disepakati selalu molor dari undangan. Pasalnya, setiap kali sidang paripurna anggota dewan yang terhomat ini, sebagian anggota masih belum ada diruang dan sidang paripurna.
Terkait itu, ketua fraksi PKS Syamsuri Arsyad menjelaskan, belum lama tadi, memang ada sebagian anggota dewan yang terlambat kalau mengikuti sidang paripurna, maka dari itu pelaksanaan sidang paripurna selalu molor terus dari jadwal undangan. “ kayanya ini sudah menjadi budaya bagi anggota dewan yang sering terlambat hadir dalam paripurna dengan pihak eksekutif,” ujarnya.

Lanjut arsyad, selam ini juga tidak ada teguran dari badan kehormatan kepada anggota yang sering terlambat, kemungkinan tidak adanya teguran itu yang menbuat anggota dewan tidak tetap mempertahan budaya molor itu, alangkah baiknya kalau badan kehormatan itu berpungsi dengan baik, agar semua anggota ewan bias tertib waktu.
Terpisah, wakil ketua DPRD, H Muhamad Kosasi dari fraksi Golkar juga menjelaskan hal yang sama, memang rapat paripurna sering sekali molornya, walau pun jadwalnya sudah ditentukan dalam undangan, itu sering sekali terjadi bahkan terus menerus molornya,” katanya.
Yang membuat saya sedih, rapat yang diikuti anggota dewan selalu terlambat tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. "Selama ini sebagian anggota dewan tidak disiplin waktu. undangan jam 09.00 dimulai jam 10.00, jam 11.00," ujarnya.
“Padahal yang membuat jadwat itu anggota dewan sendiri, akan tetapi anggota dewan itu sndiri yang melanggar, saya juga malu pada diri saya sendiri dengan keaadaan ini, saya berharap kawan-kawan anggota dewan semuanya bisa kompak dalam melaksanakan tugas ini,” jelasnya.
Selain itu, molornya acara di DPRD bias membuat waktu habis percuma untuk menunggu. Tidak adanya disiplin dari beberapa anggota dewan membuat agenda dewan lainnya bias terganggu. Dan tak jarang, pembahasan kadang harus ditunda untuk menanti anggota dewan lainnya datang supaya memenuhi tatib dewan.
Jadi harus dibuat satu sistem agar kita selalu menaati azas, percuma kalau rapat di undangannya jam 09.00, kalau toh pelaksanaannya jam 10," katanya. Menurut pengamatannya selama menjadi anggota dewan, undangan minimal molor satu jam dari jadwal. "Kalau tidak ada perubahan, DPRD ini akan sangat memalukan.
“Kita ini bukan hanya wakil daerah pemilihan (Dapil) akan tetapi kita ini wakil seluruh masyarakat HSS. Kama dari itu mari kita sama introspesi diri masing-masing agar kedepan lebih baik lagi" terangnya.(*/jk)

Petani Jamur Terkendala Modal

KANDANGAN, JK - Pembudidayaan jamur tiram putih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mulai terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya petani yang membudidayakan jamur tiram. Membudidayakan jamur tiram tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti bahan baku tidak sulit di dapatkan, serta prosesnya tidak menyulitkan.
Petani hanya mengumpulkan bahan sebagai media berupa serbuk kayu, kapur pertanian dan bekatul atau dedak halus. Bahan terebut dicampur dengan takaran tertentu sebagai media untuk jamur yang berkembang.
Menurut Yadi (38), petani yang pertama kali mengembangkan jamur tiram putih, belum lama tadi di temui, mengatakan, bahwa ia bisa memproduksi kurang lebih 8 kg jamur tiram putih dalam sehari, ia menjual jamur tersebut seharga Rp. 27.500 per kilogam.
Sayangnya Yadi belum bisa melayani permintaan dari daerah lain selain Kandangan. Pasalnya, untuk menambah produksi ia terkendala dengan permodalan,” ujarnya.
Terpisah, kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten HSS Ir H Faturrahman MP menjelaskan, mengenai hal tersebut. Kami menyadari bahwa kendala yang ditemui petani dalam mengembangkan usahannya adalah permodalan.
Pihaknya terus mencarikan solusi seperti program pengembangan usaha yang ada, baik program dari pusat ataupun daerah, salah satunya dengan program pengembangan usaha agrobisnis perdesaan.
Sementara itu, prospek usaha pembudidayaan jamur tiram ini cukup menjanjikan dan memiliki peluang menciptakan lapangan pekerjaan, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terus memantau perkembangan petani. Sekarang yang bisa diberikan badan penyuluh hanya bias memberikan penyuluhan dan pembinaan teknis,” jelasnya.(*/jk)